Puluhan Mahasiswa Gelar Audensi dengan Forkopimda Kabupaten Pasuruan

Pasuruan, Radar Nusa

Puluhan Mahasiswa gelar audiensi terbuka antara Kelompok Cipayung Plus Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) Kabupaten Pasuruan. 

Audiensi digelar terbuka di Halaman Kantor DPRD Kabupaten Pasuruan, Rabu (3/9/2025). Duduk lesehan bersama, audensi tersebut diikuti 62 mahasiswa dari HMI, PMII, GMNI, dan IMM.

Dalam orasinya, Ketua GMNI Pasuruan Dandy Aulia Rahman lebih menekankan komitmen aksi damai yang dilakukan oleh para mahasiswa tersebut. 

“Gerakan Cipayung Pasuruan dilaksanakan dengan damai dan tidak ditunggangi kelompok anarko. Kami juga menuntut perbaikan akses kesehatan, karena layanan BPJS sering kalah dengan pelayanan umum,” katanya.

Selain itu, Dalam forum tersebut mahasiswa menyoroti sejumlah isu strategis. Seperti yang disampaikan Ketua PMII Pasuruan Ainur Rofiq, Ia menyoroti lemahnya keterlibatan mahasiswa dalam membuat suatu kebijakan. 

Dirinya juga meminta DPRD Kabupaten Pasuruan dan Pemkab mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset. 

Sorotan tajam juga disampaikan Fatkhurohim dari HMI, ia mengatakan persoalan tambang ilegal yqng merusak lingkungan. 

“Tambang ilegal bertentangan dengan konsep pembangunan berkelanjutan dan menimbulkan bencana. Kami mendesak agar tambang ilegal segera ditutup, serta revisi tata ruang wilayah dilakukan dengan mempertimbangkan pendidikan dan lapangan kerja,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua IMM Pasuruan, Arif Yanuar, mengangkat persoalan lingkungan dan narkoba. “Beberapa desa masih belum punya sistem pengelolaan sampah, masyarakat akhirnya membuang sembarangan. Kami juga mendorong program rehabilitasi berbasis desa agar peredaran narkoba bisa ditekan sampai ke akar-akarnya,” ungkapnya.

Terakhir, perwakilan PMII, Azizah, menyuarakan persoalan maraknya kasus kekerasan seksual. “Tercatat ada 30 kasus kekerasan seksual dalam tiga bulan pertama 2025. Kami mendesak segera dibentuk Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang melibatkan mahasiswa dan tokoh masyarakat,” ujarnya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Pasuruan H. M. Rusdi Sutedjo menegaskan komitmen pemerintah. 

“Permasalahan kekurangan air di Lumbang akan kita selesaikan tahun ini dengan estimasi biaya Rp60–80 miliar. Mulai tahun depan, seluruh Puskesmas di Kabupaten Pasuruan juga akan melayani 24 jam,” jelasnya.

Disamping itu, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, H. Samsul Hidayat menambahkan bahwa pihaknya siap mengawal aspirasi mahasiswa. 

“Suara mahasiswa adalah suara rakyat. DPRD akan menyusun rekomendasi sesuai tupoksi, baik di lingkup kabupaten maupun nasional,” tegasnya.

Audiensi ditutup dengan penandatanganan tuntutan bersama antara mahasiswa dan Forkopimda. Massa kemudian membubarkan diri dengan tertib, sementara Polres Pasuruan memastikan situasi tetap kondusif hingga akhir kegiatan. (Tom)