Ekonomi Tumbuh, Kemiskinan Turun: LKPJ 2025 Bupati Pasuruan Klaim Fondasi Transformasi Mulai Terbentuk

Pasuruan, Radar Nusa

Pemerintah Kabupaten Pasuruan mulai menunjukkan sinyal positif pada tahun pertama kepemimpinan Bupati Rusdi Sutejo. Dalam Sidang Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025 di DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (30/3/2026), sejumlah indikator makro mencatat perbaikan, mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga penurunan angka kemiskinan.

Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Samsul Hidayat itu menjadi panggung evaluasi kinerja pemerintah daerah sepanjang 2025. Di hadapan legislatif, Rusdi menegaskan bahwa LKPJ bukan sekadar laporan administratif, melainkan cermin capaian sekaligus pijakan arah pembangunan ke depan.

“LKPJ ini adalah bentuk akuntabilitas kami kepada masyarakat melalui DPRD atas seluruh pelaksanaan pemerintahan daerah,” ujar Rusdi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan pada 2025 mencapai 5,66 persen—naik 0,32 poin dibanding tahun sebelumnya. Angka ini berada di atas rata-rata pertumbuhan beberapa daerah di Jawa Timur yang masih menghadapi tekanan global, seperti fluktuasi harga komoditas dan perlambatan industri manufaktur.

Kenaikan ini tak lepas dari penguatan sektor industri pengolahan, UMKM, serta geliat kawasan industri di wilayah Pasuruan yang menjadi salah satu penopang ekonomi regional.

Tak hanya ekonomi, kualitas hidup masyarakat juga mengalami peningkatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pasuruan naik menjadi 73,02. Meski masih berada di kategori “menengah atas”, angka ini menunjukkan perbaikan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.

Pemerintah daerah menempatkan pembangunan SDM sebagai prioritas utama. Program peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan menjadi fokus untuk mengejar ketertinggalan dengan daerah maju di Jawa Timur.

Salah satu capaian yang paling disorot adalah turunnya angka kemiskinan dari 8,69 persen pada 2024 menjadi 8,21 persen pada 2025. Penurunan ini dinilai sebagai hasil dari intervensi program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Namun, jika dibandingkan dengan rata-rata Jawa Timur, angka tersebut masih menjadi pekerjaan rumah. Pemerintah daerah dituntut mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem, terutama di wilayah pedesaan dan kantong-kantong buruh.

Dalam paparannya, Rusdi merinci empat arah kebijakan utama pembangunan 2025 antara lain

1. Peningkatan pelayanan dasar, 

2. Penguatan ketahanan sosial ekonomi, 

3. Peningkatan daya saing berbasis potensi lokal, 

4. Reformasi birokrasi melalui digitalisasi pemerintahan (e-government).

Langkah ini sejalan dengan tren nasional yang mendorong efisiensi layanan publik berbasis teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Selain capaian makro, Pemkab Pasuruan juga mengoleksi sejumlah penghargaan, di antaranya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, Innovative Government Award 2025, serta pengakuan kawasan industri halal pertama di Indonesia—yang memperkuat positioning Pasuruan sebagai pusat industri berbasis syariah.

Meski demikian, Rusdi menegaskan penghargaan bukan tujuan akhir. “Ini hanya pemicu untuk terus bekerja lebih baik,” katanya.

Di akhir sidang, Bupati berharap DPRD memberikan rekomendasi strategis dan konstruktif. Sinergi eksekutif-legislatif dinilai krusial untuk menjaga momentum perbaikan kinerja daerah.

“Rekomendasi DPRD sangat kami harapkan untuk memperkuat pelayanan publik menuju Kabupaten Pasuruan yang maju, sejahtera, dan berkeadilan,” ujar Rusdi.

Meski tren positif mulai terlihat, tantangan ke depan tidak ringan. Stabilitas pertumbuhan ekonomi harus diiringi pemerataan, sementara peningkatan IPM perlu dipacu lebih cepat agar mampu bersaing dengan daerah industri lain di Jawa Timur.

LKPJ 2025 menjadi titik awal—bukan garis akhir—bagi Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam membuktikan bahwa transformasi ekonomi yang inklusif benar-benar bisa dirasakan seluruh lapisan masyarakat.(Red)