Forum Jagongan Wakil Rakyat Bersama Ketua DPRD Bahas Program Legislasi 2026

Pasuruan, Radar Nusa

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan regulasi daerah. Upaya tersebut diwujudkan melalui forum “Jawara” (Jagongan Wakil Rakyat) yang digelar di Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Minggu (01/03/2026), dengan menghadirkan Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat sebagai narasumber utama.

Forum yang berlangsung dalam suasana santai dan dialogis ini menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi sekaligus membahas arah Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2026. Kegiatan tersebut bertujuan memastikan setiap rancangan peraturan daerah (Perda) yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan real warga.

Dalam pemaparannya, Samsul Hidayat menegaskan bahwa partisipasi publik merupakan elemen penting dalam proses legislasi. Ia menyampaikan bahwa regulasi yang efektif tidak hanya berhenti pada aspek normatif, tetapi harus mampu memberikan solusi konkret atas persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Melalui Jawara, kami ingin menyerap langsung masukan dari masyarakat. Program legislasi 2026 harus lahir dari kebutuhan warga, baik dalam peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi kreatif, maupun pembangunan infrastruktur desa,” ujar Lek Sul sapaan akrab Samsul Hidayat. 

Pria yang kini menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan itu juga menekankan komitmen DPRD untuk mengawal setiap aspirasi agar dapat diakomodasi dalam draf regulasi daerah. Menurutnya, fungsi legislasi harus berjalan seiring dengan fungsi pengawasan dan penganggaran yang berpihak pada kepentingan rakyat.

Ia menambahkan, DPRD tidak ingin produk hukum daerah sekadar menjadi arsip administratif. Regulasi, kata dia, harus mampu melindungi hak masyarakat serta mempermudah akses terhadap layanan publik. Sinkronisasi antara APBD dan Perda 2026 pun menjadi fokus agar kebijakan daerah selaras dengan harapan warga Pasuruan.

Kegiatan Jawara mendapat respons positif dari masyarakat Desa Bulusari dan sekitarnya. Sejumlah warga memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan, mulai dari pengelolaan sampah, perbaikan jalan rusak, hingga peningkatan kualitas pendidikan.

Melalui pendekatan jemput bola seperti ini, DPRD Kabupaten Pasuruan berharap kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif semakin menguat, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.(Tom)