Banjir Sungai Wrati Belum Teratasi, BBWS Brantas Diminta Tak Lempar Tanggung Jawab

Pasuruan, Radar Nusa

Kesabaran warga bantaran Sungai Wrati kian menipis. Puluhan tahun dilanda banjir tanpa solusi tuntas, kini publik mulai mempertanyakan keseriusan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas. Jika tak mampu, kewenangan diminta segera diserahkan ke daerah.

Tekanan itu menguat dalam forum lintas instansi di kantor BBWS Brantas Surabaya, Kamis (23/4), yang mempertemukan Forum DAS Wrati, pemerintah desa terdampak, Pemkab Pasuruan, hingga Pemprov Jawa Timur. Alih-alih membawa kepastian, pertemuan justru memunculkan kegamangan soal siapa yang benar-benar bertanggung jawab.

Perwakilan BBWS Brantas, melalui Kepala Bidang Perencanaan Silo, memaparkan sederet rencana: normalisasi sungai, pelebaran dari 13 meter menjadi 20 meter, hingga menjadikan Sungai Bangil sebagai penampung debit air. Total anggaran yang diajukan mencapai Rp9 miliar ke pemerintah pusat.

Namun, pernyataan itu tak serta-merta meredam kegelisahan warga. Pemerintah daerah justru menegaskan bahwa kewenangan Sungai Wrati sepenuhnya berada di tangan BBWS Brantas.

Kepala Dinas PU SDA-BM-BK Kabupaten Pasuruan, Sarinah, menegaskan pihaknya hanya bisa membantu jika diminta. Hal senada disampaikan perwakilan Pemprov Jawa Timur.

“Kami siap berkolaborasi, tetapi harus jelas skemanya agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Jika nantinya kami harus atau diminta membantu penganggaran(dana), mohon dicarikan skemanya, agar tidak menjadi temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atau produk hukum tindak pidana korupsi,“terang Nina sapaan Kadis PU SDA-BM-BK Kab.Pasuruan yang diamini oleh Kepala UPT SDA Pemprov Jatim wilayah Pasuruan-Probolinggo.

Nada lebih keras datang dari lapangan. Kepala Desa Kedungringin, Rizky Wahyuni, membeberkan fakta pahit: lebih dari tiga dekade warganya hidup berdampingan dengan banjir, tanpa perubahan signifikan.

“Banjir sekarang bukan lagi musiman biasa. Air bisa bertahan berminggu-minggu. Rumah rusak, jalan licin berlumut, aktivitas lumpuh. Tapi solusi nyata belum pernah kami lihat,” ungkapnya.

Puncak kekecewaan disuarakan Ketua Forum DAS Wrati, Henry Ki Demang. Ia menegaskan masyarakat tidak butuh retorika.

“Jangan jadikan ini sekadar forum formalitas. Kami butuh aksi. Kalau BBWS tidak sanggup, jangan ragu serahkan ke Pemprov atau Pemkab. Yang penting warga terselamatkan,” tegasnya.

Ia bahkan memastikan masyarakat siap mendukung penuh langkah teknis, termasuk pelebaran sungai hingga 20 meter yang berpotensi berdampak pada lahan warga.

“Kami siap bantu sosialisasi. Tinggal sekarang, pemerintah serius atau tidak,” tambahnya.

Kini, sorotan publik mengarah ke BBWS Brantas. Di tengah siklus banjir yang terus berulang, satu pertanyaan menggantung: sampai kapan Sungai Wrati dibiarkan menjadi sumber bencana tanpa kepastian penanganan?. (Tom)