Jaga Desa Jadi Senjata Baru, Bupati Sidoarjo Gandeng Kejari Tekan Konflik di Desa

Sidoarjo, Radar Nusa

Komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan desa terus digeber Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Bupati Sidoarjo H. Subandi menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo untuk mengintensifkan pengawasan melalui program Jaga Desa (Jaksa Garda Desa).

Langkah ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi yang digelar di Ruang Opsroom Pemkab Sidoarjo, Rabu (29/4/2026), yang dihadiri langsung oleh Kajari Sidoarjo Zaidar Rasepta bersama jajaran, Sekda Sidoarjo Dr. Fenny Apridawati, serta para pemangku kepentingan desa.

Dalam arahannya, Subandi menegaskan bahwa Jaga Desa bukan sekadar program seremonial, melainkan strategi konkret untuk memperkuat pembinaan dan pengawasan desa, sekaligus menyinergikan kebijakan pusat dengan implementasi di daerah.

“Program ini menempatkan Kejari sebagai pembina. Jadi setiap persoalan di desa bisa dikonsultasikan lebih awal, tidak langsung berujung ke ranah hukum,” tegasnya.

Tak hanya itu, Subandi juga mendorong penguatan kelembagaan desa dengan mempererat kolaborasi antara Paguyuban BPD dan ABPEDNAS. Bahkan, ia membuka opsi peleburan kedua organisasi tersebut agar lebih solid dan terintegrasi dengan program nasional.

“Kalau bisa disatukan, akan lebih kuat. Koordinasi lebih mudah dan program bisa berjalan berkesinambungan antar desa,” ujarnya.

Ia menyoroti masih adanya gesekan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kepala desa yang kerap berujung konflik hukum. Melalui Jaga Desa, Subandi berharap persoalan tersebut bisa diredam melalui pendekatan komunikasi dan pembinaan sejak dini.

“Jangan sedikit-sedikit ke hukum. Kedepankan komunikasi, libatkan APH sejak awal sebagai pembina,” tandasnya.

Lebih jauh, Subandi meminta seluruh elemen, baik Paguyuban BPD maupun ABPEDNAS, aktif membangun sinergi dan komunikasi yang konstruktif. Menurutnya, kekuatan desa terletak pada soliditas kelembagaan dan kesamaan visi dalam menjalankan pemerintahan.

Ia optimistis, dengan penguatan koordinasi dan pembinaan yang terarah, desa-desa di Sidoarjo tidak hanya mampu meminimalisir konflik, tetapi juga menjadi ruang belajar bersama dalam memahami dan menerapkan regulasi secara tepat.

“Target akhirnya jelas, tata kelola desa makin baik, transparan, dan akuntabel. Ini fondasi penting untuk mendorong kemajuan Sidoarjo secara menyeluruh,” pungkasnya.(Tom)