Ketua DPRD Tunda Pengadaan Mobil Dinas, Anggaran Dialihkan untuk Kebutuhan Rakyat

Pasuruan, Radar Nusa

Di tengah sorotan publik terhadap efisiensi anggaran daerah, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat S.Ag., M.Pd.I., mengambil langkah tegas dengan menunda rencana pengadaan mobil dinas. Kebijakan ini bukan sekadar simbolik, melainkan bentuk keberpihakan nyata terhadap kebutuhan masyarakat yang dinilai jauh lebih mendesak.

“Masih banyak kebutuhan masyarakat yang lebih prioritas, terutama di sektor pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Anggaran yang ada sebaiknya difokuskan untuk memperkuat sektor-sektor tersebut,” Tegas Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan yamg akrab disapa Lek Sul. 

Keputusan tersebut muncul di tengah tuntutan masyarakat agar pemerintah daerah lebih bijak dalam mengelola anggaran, terutama pascapandemi dan dalam situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Sejumlah kalangan menilai, pengadaan kendaraan dinas kerap menjadi sorotan karena dianggap tidak mendesak dibandingkan kebutuhan dasar masyarakat.

Langkah Ketua DPRD ini sejalan dengan arah kebijakan nasional yang mendorong efisiensi belanja daerah. Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam berbagai kesempatan telah mengingatkan pemerintah daerah agar memprioritaskan belanja yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sektor infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan masih menjadi kebutuhan utama di banyak daerah, termasuk wilayah kabupaten. Ketimpangan akses layanan publik, kualitas pendidikan, serta fasilitas kesehatan menjadi isu yang terus membutuhkan perhatian serius.

Di Kabupaten Pasuruan sendiri, kebutuhan peningkatan jalan desa, fasilitas sekolah, hingga layanan kesehatan di puskesmas masih menjadi keluhan yang kerap disuarakan masyarakat.

Penundaan pengadaan mobil dinas juga mencerminkan tren yang mulai diikuti sejumlah daerah lain di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah kepala daerah dan pimpinan legislatif memilih memangkas belanja non-prioritas, termasuk kendaraan dinas, perjalanan dinas, hingga kegiatan seremonial.

Kebijakan ini dinilai sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi dan peningkatan akuntabilitas penggunaan anggaran publik. Pengalihan anggaran ke sektor produktif diyakini mampu memberikan dampak lebih nyata, seperti peningkatan kualitas layanan publik dan percepatan pembangunan daerah.(Tom)