Perbup 5 Persen untuk Anak Buruh Disiapkan, Solusi Akses Pendidikan di Tengah Padatnya Industri Sidoarjo

Sidoarjo, Radar Nusa

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyiapkan kebijakan afirmatif bagi anak buruh melalui alokasi kuota pendidikan di sekolah negeri. Bupati Sidoarjo H. Subandi memastikan Peraturan Bupati (Perbup) terkait kebijakan tersebut akan dirampungkan dalam waktu sepekan, dengan porsi sekitar 5 persen khusus bagi anak-anak buruh.

Kebijakan ini disampaikan saat dialog bersama serikat pekerja di Pendopo Delta Wibawa, Jumat (24/4/2026), di tengah meningkatnya tuntutan perlindungan sosial bagi buruh di kawasan industri.

“Perbup segera kita susun. Kita siapkan alokasi 5 persen untuk anak buruh dengan verifikasi yang jelas agar tepat sasaran,” ujar Subandi.

Langkah ini muncul di tengah realitas Sidoarjo sebagai salah satu kantong industri terbesar di Jawa Timur. Data ketenagakerjaan menunjukkan puluhan hingga ratusan ribu pekerja terserap di sektor manufaktur, mulai dari industri makanan-minuman, alas kaki, hingga logam dan kimia. Kawasan seperti Waru, Krian, dan Gedangan menjadi episentrum aktivitas buruh setiap harinya.

Namun di balik tingginya serapan tenaga kerja, persoalan kesejahteraan buruh masih menjadi sorotan. Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sidoarjo 2026 yang berada di kisaran Rp4,6 jutaan kerap dinilai belum sepenuhnya mampu menutup kebutuhan hidup layak, terutama bagi buruh dengan tanggungan keluarga dan biaya pendidikan anak.

Di sisi lain, akses pendidikan negeri juga masih menjadi tantangan. Setiap tahun ajaran baru, keterbatasan daya tampung sekolah negeri membuat sebagian siswa harus beralih ke sekolah swasta dengan biaya lebih tinggi. Kondisi ini dirasakan cukup berat bagi keluarga buruh.

Dalam konteks itulah, kebijakan afirmasi 5 persen dinilai sebagai langkah awal membuka akses. Meski demikian, sejumlah kalangan menilai kebijakan ini perlu diiringi penambahan kapasitas sekolah dan sinkronisasi dengan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) agar tidak memicu persoalan baru.

Selain sektor pendidikan, Pemkab Sidoarjo juga menjanjikan penguatan program kesejahteraan buruh lainnya. Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) akan dianggarkan rutin setiap tahun dengan konsep lebih inklusif.

“May Day kita kemas positif, bisa melalui kegiatan bersama yang membangun kebersamaan,” kata Subandi.

Pemkab juga memastikan program peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) bagi buruh melalui pelatihan keterampilan yang dijadwalkan minimal dua kali dalam setahun. Langkah ini dinilai penting, mengingat tuntutan industri yang semakin mengarah pada otomasi dan digitalisasi.

Tak hanya itu, dukungan terhadap sektor UMKM turut menjadi bagian dari strategi penguatan ekonomi buruh. Subandi mendorong penggunaan produk lokal sebagai identitas daerah, termasuk produk industri kecil seperti kerajinan topi khas Sidoarjo.

“Produk lokal harus kita dorong. Dengan begitu, ekonomi daerah ikut bergerak,” tegasnya.

Ke depan, efektivitas kebijakan ini akan sangat bergantung pada implementasi di lapangan—mulai dari validasi data buruh, transparansi kuota pendidikan, hingga konsistensi pemerintah dalam memperluas akses layanan dasar.

Di tengah kompleksitas persoalan buruh di wilayah industri seperti Sidoarjo, Perbup 5 persen ini menjadi sinyal keberpihakan. Namun publik menunggu, sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar mampu menjawab kebutuhan riil keluarga buruh, bukan sekadar janji di atas kertas.(Tom)