Sinergi Eksekutif-Legislatif Menguat, Gus Shobih Siap Tindaklanjuti Rekomendasi DPRD untuk Perbaikan Kinerja Pemkab Pasuruan

Pasuruan, Radar Nusa

Dinamika pembangunan daerah kembali menemukan momentumnya. Pemerintah Kabupaten Pasuruan di bawah kepemimpinan Wakil Bupati HM Shobih Asrori menunjukkan komitmen kuat untuk berbenah, menyusul diserahkannya rekomendasi DPRD atas evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.

Agenda penting tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna II DPRD Kabupaten Pasuruan, Rabu (8/4/2026), yang tidak sekadar menjadi forum formal, tetapi juga ruang strategis untuk menyatukan arah pembangunan antara legislatif dan eksekutif.

Rekomendasi yang disampaikan DPRD merupakan hasil telaah komprehensif dari masing-masing komisi, mencakup berbagai sektor krusial seperti pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, hingga penguatan ekonomi daerah. Catatan tersebut menjadi cerminan fungsi pengawasan DPRD yang kian tajam dan konstruktif.

Wakil Bupati Pasuruan, HM Shobih Asrori—yang akrab disapa Gus Shobih—hadir langsung menerima dokumen tersebut. Ia menegaskan, rekomendasi DPRD bukan sekadar catatan administratif, melainkan pijakan penting dalam merumuskan kebijakan ke depan.

“Masukan dari DPRD ini akan menjadi dasar dalam menyusun perencanaan, penganggaran, hingga arah kebijakan strategis pemerintah daerah, baik untuk tahun berjalan maupun tahun berikutnya,” ujar Gus Shobih.

Lebih jauh, ia memastikan setiap poin rekomendasi akan segera ditindaklanjuti secara konkret. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) akan diminta bergerak cepat melakukan evaluasi dan perbaikan sesuai bidang masing-masing.

“Ini bukan hanya dokumen, tapi mandat. Kami akan distribusikan ke seluruh OPD agar segera dilakukan langkah perbaikan dan peningkatan kinerja demi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” tegasnya.

Sejumlah media nasional dan regional dalam beberapa tahun terakhir juga menyoroti pentingnya rekomendasi DPRD terhadap LKPJ sebagai instrumen evaluasi yang efektif. Dalam praktiknya, rekomendasi ini kerap menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta perbaikan tata kelola anggaran. Bahkan, Kementerian Dalam Negeri menegaskan bahwa tindak lanjut atas rekomendasi DPRD menjadi indikator penting dalam mengukur akuntabilitas kinerja kepala daerah.

Di berbagai daerah, implementasi rekomendasi DPRD terbukti mampu mendorong peningkatan kualitas belanja publik, efisiensi program, serta ketepatan sasaran pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa sinergi yang sehat antara legislatif dan eksekutif bukan hanya simbolis, melainkan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Di Kabupaten Pasuruan, semangat kolaborasi tersebut mulai terasa semakin kuat. Hubungan harmonis antara DPRD dan Pemkab diharapkan mampu menjaga konsistensi arah pembangunan, sekaligus menjawab berbagai tantangan daerah secara adaptif.

“Harapan kami, Pemkab dan DPRD terus berjalan beriringan. Ikhtiar kita bersama untuk membangun Pasuruan yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan semoga selalu mendapat ridho Allah SWT,” pungkas Gus Shobih optimistis.

Dengan komitmen tindak lanjut yang tegas dan dukungan sinergi lintas lembaga, rekomendasi DPRD bukan lagi sekadar dokumen evaluasi, melainkan peta jalan menuju perbaikan nyata bagi masa depan Kabupaten Pasuruan.(Tom)