Tekan Kematian Ibu dan Bayi, Pemkab Sidoarjo Perkuat Kolaborasi Layanan Kesehatan

Sidoarjo, Radar Nusa

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus menggenjot upaya penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). Salah satunya melalui penguatan kolaborasi lintas sektor dan penerapan Respectful Maternity and Newborn Care (RMNC) di seluruh fasilitas layanan kesehatan.

Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Dr. Fenny Apridawati, saat mewakili Bupati Sidoarjo H. Subandi dalam kegiatan peningkatan kesadaran RMNC yang dirangkai dengan penandatanganan komitmen bersama penanggulangan AKI dan AKB, di Hotel Aston Sidoarjo, Jumat (10/4/2026).

“Kolaborasi menjadi kunci. Tanpa keterlibatan semua pihak, angka kematian ibu dan bayi akan sulit ditekan,” tegasnya di hadapan tenaga kesehatan dan organisasi profesi.

Acara tersebut dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Dinas Kesehatan, organisasi profesi seperti POGI, IDAI, IBI, hingga mitra pembangunan dari Yayasan Project HOPE. Hadir pula para kepala puskesmas, dokter spesialis kandungan, serta dokter anak se-Kabupaten Sidoarjo.

Fenny menekankan, AKI dan AKB masih menjadi indikator krusial dalam pembangunan kesehatan sekaligus penentu kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Meski terdapat wacana perubahan indikator ke arah stunting, keselamatan ibu dan bayi tetap menjadi prioritas utama.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan sistem pelaporan Maternal Perinatal Death Notification (MPDN) yang kini telah berbasis digital. Menurutnya, ketepatan dan kecepatan pelaporan akan sangat menentukan efektivitas intervensi pemerintah.

“Melalui MPDN yang akurat dan real-time, langkah penanganan bisa dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, dr. Lakshmie Herawati Yuwantina, mengungkapkan bahwa meskipun tren nasional menunjukkan penurunan, kondisi di Sidoarjo masih membutuhkan perhatian serius.

“Angka kematian bayi di Sidoarjo masih relatif tinggi, meski di bawah rata-rata nasional. Begitu juga dengan stunting yang sempat naik dari 8,4 persen menjadi 10,6 persen,” jelasnya.

Menurutnya, persoalan ini tidak bisa diselesaikan secara sektoral. Dibutuhkan langkah terpadu dengan melibatkan tenaga medis, organisasi profesi, hingga lembaga non-pemerintah.

Sebagai langkah konkret, Pemkab Sidoarjo telah menggulirkan sejumlah program strategis, di antaranya program 1 Puskesmas 1 Obgyn (1P10), penguatan layanan pendampingan ibu hamil, optimalisasi penggunaan buku KIA dalam pelayanan antenatal care (ANC) dan keluarga berencana, serta program “Sido Simpati” (Spesialis dan Profesi Sidoarjo Siap Mendampingi Ibu Anak Terlindungi).

Tak hanya itu, rumah sakit juga didorong menyediakan rumah singgah bagi ibu hamil berisiko tinggi guna memastikan akses layanan kesehatan yang lebih aman dan terjangkau.

“Harapan kami, dengan sinergi yang kuat, angka kematian ibu dan bayi di Sidoarjo bisa terus ditekan hingga mendekati nol,” pungkas Fenny.(Red)