230 Calon Kades Sidoarjo Ikrar Damai, Pilkades 2026 Jadi Ujian Demokrasi Desa yang Matang

Sidoarjo, Radar Nusa.com

Suasana politik desa di Kabupaten Sidoarjo mulai memanas, namun tetap dalam bingkai persaudaraan. Sebanyak 230 calon kepala desa dari 80 desa resmi mengikrarkan deklarasi damai menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 24 Mei 2026 di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (13/5/2026).

Deklarasi tersebut bukan sekadar seremoni. Di tengah tingginya tensi politik desa yang dikenal sarat persaingan emosional dan kedekatan sosial warga, ikrar damai menjadi penanda bahwa Pilkades Sidoarjo 2026 diarahkan sebagai pesta demokrasi yang santun, aman, dan bermartabat.

Kegiatan itu dihadiri Bupati Sidoarjo Subandi, jajaran Forkopimda, para camat, hingga seluruh calon kepala desa peserta Pilkades.

Dalam sambutannya, Subandi menegaskan bahwa Pilkades bukan sekadar perebutan jabatan, melainkan momentum menentukan arah pembangunan desa selama delapan tahun ke depan.

“Desa yang kuat akan melahirkan kabupaten yang kuat. Jadikan Pilkades sebagai sarana memilih pemimpin terbaik yang mampu menjaga persatuan dan membawa kemajuan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan seluruh kandidat beserta tim sukses untuk menahan diri dari provokasi, kampanye hitam, fitnah, hingga ujaran kebencian yang berpotensi memecah belah masyarakat desa.

Partisipasi Tinggi, Persaingan Ketat

Berdasarkan data Pemkab Sidoarjo, Pilkades serentak 2026 diikuti 230 calon dari 17 kecamatan. Rata-rata setiap desa diikuti hampir tiga kandidat, menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat untuk ikut menentukan kepemimpinan di tingkat akar rumput.

Fenomena ini mencerminkan meningkatnya kesadaran politik masyarakat desa pascareformasi desa melalui Undang-Undang Desa. Sejak berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014, posisi kepala desa menjadi sangat strategis karena memiliki kewenangan besar dalam pembangunan, pengelolaan anggaran, hingga pemberdayaan masyarakat.

Dalam riset Kementerian Dalam Negeri dan berbagai studi tata kelola desa, besarnya dana desa yang terus meningkat membuat kontestasi Pilkades di berbagai daerah, termasuk Sidoarjo, semakin kompetitif. Kepala desa kini tidak hanya dipandang sebagai tokoh administratif, tetapi juga aktor utama pembangunan ekonomi desa.

Pada 2026, pemerintah pusat kembali mengalokasikan dana desa bernilai miliaran rupiah per desa secara nasional. Kondisi ini menjadikan Pilkades sebagai arena politik lokal yang memiliki pengaruh besar terhadap arah pembangunan dan distribusi program kesejahteraan masyarakat.

Potensi Kerawanan Jadi Perhatian

Besarnya kepentingan dalam Pilkades juga berbanding lurus dengan potensi kerawanan. Rivalitas antarpendukung, politik uang, hingga konflik sosial kerap menjadi tantangan dalam demokrasi desa.

Karena itu, Bupati Subandi menginstruksikan seluruh camat bersama Kapolsek dan Danramil untuk melakukan pemetaan wilayah rawan konflik sejak dini.

“Saya minta seluruh Forkopimcam melakukan pendampingan ketat. Antisipasi setiap potensi kerawanan agar pelaksanaan Pilkades tetap aman dan lancar,” tegasnya.

Langkah preventif tersebut dinilai penting mengingat karakter Pilkades berbeda dengan pemilu umum. Kedekatan emosional antarwarga, hubungan keluarga, hingga solidaritas kelompok membuat dinamika Pilkades sering kali lebih sensitif.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Sidoarjo, Ainun Amalia, menegaskan bahwa deklarasi damai menjadi komitmen moral seluruh kandidat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Tujuan deklarasi ini adalah membangun komitmen bersama menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Kampanye harus santun agar menghasilkan pemimpin desa yang amanah dan berkualitas,” ujarnya.

Pilkades Sidoarjo Jadi Sorotan

Pilkades serentak Sidoarjo 2026 juga menjadi perhatian karena daerah ini dikenal sebagai salah satu kawasan penyangga ekonomi terbesar di Jawa Timur dengan pertumbuhan desa yang cukup pesat.

Sejumlah desa di Sidoarjo kini berkembang menjadi kawasan industri, perdagangan, hingga permukiman modern. Kondisi tersebut membuat kepemimpinan kepala desa semakin strategis dalam mengatur tata kelola wilayah, pelayanan publik, hingga pembangunan infrastruktur berbasis kebutuhan masyarakat.

Pengamat pemerintahan desa menilai kualitas Pilkades akan sangat menentukan wajah pembangunan desa ke depan. Jika proses demokrasi berlangsung sehat, maka kepala desa terpilih akan memiliki legitimasi kuat untuk menjalankan program pembangunan secara efektif.

Sebaliknya, Pilkades yang diwarnai konflik berkepanjangan berpotensi menghambat stabilitas sosial dan pembangunan desa.

Deklarasi damai yang ditandatangani 230 calon kepala desa pun menjadi simbol harapan baru bahwa demokrasi desa di Sidoarjo semakin dewasa.

Kini, puluhan ribu warga di 80 desa bersiap menggunakan hak pilihnya untuk menentukan sosok pemimpin terbaik bagi desanya masing-masing.

Jika seluruh kandidat konsisten menjaga komitmen damai yang telah diikrarkan, Pilkades Serentak Sidoarjo 2026 bukan hanya akan melahirkan kepala desa terpilih, tetapi juga menjadi contoh praktik demokrasi desa yang matang, berintegritas, dan bermartabat di Indonesia.(Tom)