Pemkab Sidoarjo Gandeng BNPB, Geber Solusi Banjir Tahunan hingga Tuntas

 

Sidoarjo, Radar Nusa

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bergerak cepat memperkuat penanganan banjir tahunan yang kerap melanda sejumlah wilayah, khususnya Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, dan Desa Kedungpeluk, Kecamatan Candi. Kali ini, Pemkab menggandeng Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk merumuskan solusi komprehensif dan berkelanjutan.

Langkah strategis tersebut ditandai dengan audiensi langsung Bupati Sidoarjo, H. Subandi, bersama Kepala BNPB, Letjen TNI Dr. Suharyanto, di Kantor BNPB, Jakarta Timur, Senin (4/5/2026). Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam mendorong sinergi pusat dan daerah menghadapi persoalan banjir yang telah menjadi agenda tahunan.

Dalam paparannya, Subandi menegaskan bahwa kondisi geografis Sidoarjo sebagai wilayah delta—pertemuan aliran sungai dan laut—menjadikan daerah ini rawan genangan. Karakteristik dataran rendah tersebut membuat penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial.

“Banjir di wilayah seperti Kedungbanteng ini sudah menjadi siklus tahunan. Maka penyelesaiannya harus kolaboratif, melibatkan BNPB, pemerintah provinsi, dan daerah,” tegasnya.

Ia mengakui, berbagai upaya telah dilakukan Pemkab, mulai dari normalisasi sungai untuk mengurangi sedimentasi hingga optimalisasi rumah pompa di titik-titik rawan. Namun, keterbatasan anggaran—terutama di tengah kebijakan efisiensi—menjadi tantangan tersendiri dalam memaksimalkan penanganan.

“Karena itu kami membutuhkan dukungan BNPB agar penanganan bisa lebih cepat, terarah, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.

Audiensi tersebut juga diwarnai pemaparan teknis dari jajaran Pemkab Sidoarjo. Kepala Pelaksana BPBD Sidoarjo, Sabino Mariano, menjelaskan secara detail kondisi lapangan, mulai dari kapasitas saluran air yang tidak memadai, kebutuhan peningkatan pompa, hingga wilayah yang menjadi langganan banjir.

“Kami diminta melakukan pemetaan menyeluruh agar solusi yang disusun benar-benar tepat sasaran,” ungkap Sabino.

Sementara itu, Kepala Dinas PUBMSDA Sidoarjo, Mochammad Mahmud, menambahkan bahwa strategi ke depan akan difokuskan pada penguatan infrastruktur pengendali banjir. Di antaranya melalui normalisasi sungai, peningkatan kapasitas pompa, serta perbaikan jaringan saluran air.

Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Sidoarjo juga mengajukan kebutuhan anggaran sebesar Rp209,5 miliar kepada BNPB. Anggaran itu dialokasikan untuk berbagai program prioritas, seperti normalisasi Sungai Bagebug, perbaikan dan penambahan pompa di sejumlah titik, peningkatan 37 unit pompa, pengadaan pompa portable berkapasitas tinggi, hingga perbaikan saluran Gedangrowo serta dukungan sarana prasarana kebencanaan.

Respons positif pun datang dari BNPB. Sejumlah opsi dukungan mulai dibahas, bahkan Kepala Pelaksana BPBD Sidoarjo diminta untuk sementara waktu berada di Jakarta guna pendalaman teknis.

“Harapannya, nanti bisa membawa solusi konkret yang langsung bisa diterapkan di lapangan,” kata Subandi.

Ia optimistis, dengan kolaborasi lintas pemerintah ini, persoalan banjir tahunan di Sidoarjo dapat ditekan secara signifikan. Lebih jauh, upaya ini diharapkan mampu mewujudkan tata kota yang lebih tangguh terhadap bencana serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Saya mengapresiasi BNPB yang merespons cepat. Semoga sinergi ini menjadi langkah nyata dalam menyelesaikan persoalan banjir di Sidoarjo secara berkelanjutan,” pungkasnya.(Tom)