Sidoarjo Jadi Rujukan Daerah, Strategi Dongkrak PAD Dipelajari Pemkab Karangasem

Sidoarjo, Radar Nusa

Strategi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah tekanan efisiensi anggaran pemerintah pusat mulai dilirik daerah lain. Kabupaten Karangasem, Bali, menjadi salah satu daerah yang datang langsung untuk mempelajari pola pengelolaan fiskal dan digitalisasi pemerintahan yang diterapkan Kota Delta.

Bupati Sidoarjo Subandi menerima kunjungan kerja Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata di Pendopo Delta Wibawa, Jumat (8/5/2026). Pertemuan itu turut dihadiri Kepala Bappeda Sidoarjo Ainur Rahman dan Kepala Diskominfo Sidoarjo Eri Sudewo.

Kunjungan tersebut bukan tanpa alasan. Sidoarjo dinilai berhasil menjaga kemandirian fiskal daerah melalui penguatan PAD, digitalisasi sistem pemerintahan, hingga pengawasan berbasis teknologi yang dinilai efektif menekan kebocoran pendapatan.

“Sidoarjo ini banyak kemajuannya. Kami ingin belajar bagaimana langkah Pemkab Sidoarjo meningkatkan pendapatan daerah di tengah pengurangan Transfer ke Daerah (TKD),” ujar I Gusti Putu Parwata.

Menurutnya, tantangan fiskal daerah kini semakin berat. Selain adanya pengurangan TKD dari pemerintah pusat, daerah juga dibatasi dalam belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD. Sementara Kabupaten Karangasem saat ini masih berada di angka 46 persen.

“Kondisi itu membuat kami harus mencari strategi baru dan inovasi agar fiskal daerah tetap sehat,” katanya.

Tak hanya soal pendapatan daerah, Karangasem juga melihat peluang kerja sama lintas daerah, khususnya di sektor pariwisata dan penguatan ekonomi regional.

Sementara itu, Bupati Subandi menjelaskan bahwa peningkatan PAD Sidoarjo tidak semata-mata bertumpu pada kawasan industri. Pemkab Sidoarjo, kata dia, mulai memperkuat sistem pengawasan digital agar seluruh potensi pendapatan dapat dimonitor secara transparan dan real time.

“Selain dari kawasan industri, kami juga memiliki dashboard monitoring untuk mengetahui perkembangan pendapatan setiap triwulan. Semua transaksi sudah non tunai sehingga bisa dipantau dan meminimalkan celah kebocoran retribusi,” jelasnya.

Subandi menegaskan, teknologi kini menjadi instrumen utama dalam tata kelola pemerintahan modern. Pemkab Sidoarjo bahkan tengah mengembangkan sistem data warehouse terintegrasi yang menghubungkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

Melalui sistem tersebut, data dari masing-masing OPD akan terkumpul dalam satu pusat kendali untuk mempermudah pemantauan, evaluasi kebijakan, hingga pengawasan proyek strategis daerah.

“Dashboard monitoring dan data warehouse akan mengintegrasikan seluruh data aktif OPD. Dari situ perkembangan pendapatan, pelayanan publik, pengadaan barang jasa, hingga proyek strategis bisa dipantau setiap saat,” terang Subandi.

Langkah digitalisasi itu dinilai menjadi salah satu kunci efektivitas dan transparansi tata kelola pemerintahan daerah. Dengan sistem pengawasan berbasis data, Pemkab Sidoarjo optimistis potensi PAD dapat terus dimaksimalkan meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional.

Sebagai informasi, Sidoarjo selama beberapa tahun terakhir dikenal sebagai salah satu daerah dengan tingkat kemandirian fiskal tinggi di Jawa Timur. Ditopang sektor industri, perdagangan, jasa, dan digitalisasi pelayanan publik, kontribusi PAD Sidoarjo terus menjadi salah satu yang terbesar di tingkat kabupaten/kota di provinsi ini.(Red)