WTP ke-13 Berturut-turut, Bukti Sinergi Pemkab dan DPRD Pasuruan Jaga Tata Kelola Keuangan Daerah

Pasuruan, Radar-Nusa.com

Pemerintah Kabupaten Pasuruan kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang tata kelola keuangan. Untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut, Pemkab Pasuruan berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Capaian tersebut menempatkan Kabupaten Pasuruan sebagai salah satu daerah yang konsisten menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah selama lebih dari satu dekade. Opini WTP merupakan predikat tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah yang diberikan BPK kepada instansi yang dinilai telah menyajikan laporan keuangan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan, memiliki sistem pengendalian internal yang memadai, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, kepada Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo dan Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat, Jumat (29/5/2026).

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, menyebut keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 13 tahun berturut-turut merupakan prestasi yang patut diapresiasi sekaligus menjadi bukti kuat komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

"Ini merupakan prestasi yang patut diapresiasi. Opini WTP bukan hanya penghargaan administratif, tetapi bukti bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai aturan dan prinsip akuntabilitas," ujar Samsul.

Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP tidak dapat dilepaskan dari sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif. Pemerintah daerah sebagai pelaksana anggaran dan DPRD sebagai lembaga pengawas memiliki peran strategis dalam memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai perencanaan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Samsul menegaskan DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal agar kualitas pengelolaan keuangan daerah semakin meningkat dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Ke depan, capaian ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah. Yang terpenting, manfaat APBD benar-benar dirasakan masyarakat," tegasnya.

Sementara itu, Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan mempertahankan opini WTP yang ke-13 secara beruntun. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah dalam menjaga tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

"Syukur alhamdulillah karena 13 kali berturut-turut Pemkab Pasuruan berhasil mempertahankan opini WTP," kata Rusdi.

Ia menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan semakin baik dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Semoga raihan ini menjadi semangat bagi Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk terus menjalankan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel," tandasnya.

Keberhasilan meraih opini WTP secara konsisten selama 13 tahun berturut-turut menjadi indikator kuat bahwa Kabupaten Pasuruan mampu menjaga kredibilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun lebih dari itu, tantangan berikutnya adalah memastikan setiap rupiah anggaran daerah dapat diterjemahkan menjadi program pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta percepatan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan.

Dengan sinergi yang terus terjalin antara Pemkab Pasuruan dan DPRD, raihan WTP diharapkan tidak hanya menjadi prestasi administratif semata, tetapi juga menjadi fondasi bagi terwujudnya pemerintahan yang efektif, bersih, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.(Tom)