Baznas,Dinsos dan Perkim Satukan Data, Pemkab Sidoarjo Pastikan Bantuan RTLH Tepat Sasaran

Sidoarjo, Radar-Nusa.com

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo bergerak cepat membenahi data penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap bantuan yang digelontorkan pemerintah maupun Baznas benar-benar diterima warga yang berhak.

Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi yang dipimpin Bupati Sidoarjo Subandi bersama Baznas Sidoarjo, Dinas Sosial, Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim CKTR), serta Diskominfo Sidoarjo di Ruang Delta Wicaksana (Opsroom) Setda Kabupaten Sidoarjo, Senin (15/6/2026).

Rapat tersebut menjadi langkah awal penyatuan dan sinkronisasi data RTLH yang selama ini tersebar di sejumlah instansi. Tujuannya, membangun satu basis data terpadu sebagai pijakan penanganan rumah tidak layak huni secara terukur, berkelanjutan, dan tepat sasaran.

Bupati Subandi menegaskan bahwa validitas data menjadi kunci keberhasilan program RTLH. Karena itu, seluruh data yang dimiliki instansi terkait harus disatukan dan diverifikasi ulang di lapangan.

"Data yang konkret harus kita satukan menjadi satu data. Kita petakan mana rumah yang belum tertangani, mana yang sedang ditangani, dan berapa jumlah yang masih membutuhkan bantuan," tegas Subandi.

Menurutnya, proses pemetaan tersebut akan menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan penanganan RTLH selama tiga hingga empat tahun ke depan. Dengan data yang valid, pemerintah dapat mengetahui secara pasti jumlah rumah yang benar-benar membutuhkan intervensi.

"Data yang ada harus dikroscek kembali sehingga rumah yang benar-benar tidak layak huni bisa segera kita tangani. Harapan saya dalam tiga sampai empat tahun ke depan kita memiliki peta yang jelas mengenai jumlah RTLH yang benar-benar perlu mendapatkan bantuan," katanya.

Subandi menambahkan, hasil pendataan Dinas Sosial akan menjadi basis utama dalam menentukan sasaran penerima bantuan agar program berjalan lebih akurat dan terukur.

Tak hanya itu, ia juga menegaskan bahwa bantuan RTLH yang disalurkan melalui Baznas harus bebas dari kepentingan dan intervensi pihak manapun. Pasalnya, dana yang digunakan berasal dari zakat dan infak Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Sidoarjo.

"Karena Baznas ini bantuan dari ASN, saya tidak mau ada intervensi dari pihak luar. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh ASN Sidoarjo yang telah berkontribusi melalui Baznas," ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, bantuan RTLH akan diberikan kepada warga yang memenuhi kriteria, di antaranya rumah berdiri di atas tanah milik sendiri, tidak berada di lahan irigasi, serta tanpa membedakan latar belakang agama penerima.

Sementara itu, Ketua Baznas Sidoarjo Agus M. Chasbil Azis Salju Sodar mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini masih melakukan sinkronisasi dan verifikasi data calon penerima bantuan. Dari data yang dimiliki Baznas, terdapat 289 calon penerima yang masih masuk daftar tunggu dan harus diverifikasi ulang.

"Untuk melakukan kroscek penerima bantuan RTLH ini dari data kami ada sebanyak 289 yang tengah waiting list. Kami membutuhkan waktu sekitar dua hingga tiga bulan untuk melakukan verifikasi di lapangan," jelasnya.

Di sisi lain, Kepala Diskominfo Sidoarjo Eri Sudewo menyampaikan bahwa seluruh data RTLH nantinya akan diintegrasikan melalui sistem data warehouse milik Pemkab Sidoarjo. Sistem tersebut akan menjadi pusat pengelolaan data penerima bantuan dari berbagai instansi.

"Data yang sudah ada akan kami masukkan terlebih dahulu ke dalam data warehouse. Selanjutnya, ketika data intervensi dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) tersedia, akan kami integrasikan sehingga seluruh data penerima bantuan dapat terkelola dalam satu sistem," kata Eri.

Ia menjelaskan, penyaluran bantuan ke depan akan mengacu pada DTSEN, khususnya masyarakat yang masuk kelompok desil 1 hingga desil 5. Dengan demikian, bantuan pemerintah maupun lembaga mitra akan lebih terarah kepada keluarga miskin dan rentan yang benar-benar membutuhkan.

Kepala Dinas Sosial Sidoarjo Mharta Wara Kusuma dan Kepala Dinas Perkim CKTR M. Bachruni Aryawan juga menyatakan kesiapan penuh untuk melakukan verifikasi lapangan guna memastikan keakuratan data penerima bantuan.

"Kami siap melakukan kroscek dan verifikasi lapangan agar data yang digunakan benar-benar valid sehingga bantuan RTLH dapat disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya," tegasnya.

Melalui penyatuan data lintas instansi ini, Pemkab Sidoarjo berharap program RTLH tidak hanya berjalan efektif, tetapi juga mampu mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hunian masyarakat secara berkelanjutan.(Tom)