Dugaan Penyimpangan Anggaran Desa Bakalan Purwosari Menguat, Warga Desak APH Audit Total Proyek Desa

Pasuruan, Radar-Nusa.com

Dugaan penyimpangan anggaran dalam sejumlah proyek pembangunan di Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, mulai menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Warga mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran desa setelah muncul informasi adanya dugaan selisih anggaran yang nilainya disebut mencapai ratusan juta rupiah.

Sejumlah proyek yang menjadi sorotan antara lain pembangunan jembatan penghubung antar dusun, pemasangan CCTV desa, hingga beberapa kegiatan pembangunan lainnya yang dinilai belum sepenuhnya terbuka kepada publik.

Keresahan warga semakin meningkat karena selama ini sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah Desa Bakalan disebut rutin memberikan bantuan kepada pemerintah desa. Namun, masyarakat mengaku tidak pernah mendapatkan penjelasan rinci mengenai pemanfaatan bantuan tersebut maupun keterkaitannya dengan proyek-proyek pembangunan yang telah direalisasikan.

"Yang menjadi pertanyaan warga, bantuan dari perusahaan itu digunakan untuk apa saja. Jangan sampai ada bantuan yang tidak tercatat secara transparan atau justru dicampur dengan anggaran desa," ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Sorotan tajam juga mengarah pada proyek pembangunan jembatan penghubung Dusun Tegalan dan Dusun Keputran. Menurut warga, proyek tersebut pernah menjadi perhatian saat dilakukan inspeksi oleh unsur Forkopimcam Purwosari karena diduga tidak sesuai dengan kualitas yang diharapkan.

Domen (nama samaran), warga setempat, mengaku heran dengan hasil pembangunan jembatan yang menurut informasi menelan anggaran lebih dari Rp100 juta.

"Informasinya anggaran jembatan itu lebih dari Rp100 juta. Tapi kondisi fisiknya saat itu dinilai tidak layak dan sempat menjadi temuan saat sidak Forkopimcam. Karena itu kami berharap proyek tersebut diaudit kembali agar semuanya jelas," ujarnya.

Ia meminta Aparat Penegak Hukum (APH) maupun lembaga pengawas terkait melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh proyek pembangunan Desa Bakalan dalam beberapa tahun terakhir.

"Tolong dilakukan audit total. Warga ingin tahu apakah seluruh proyek benar-benar menggunakan Dana Desa atau ada bantuan pihak ketiga yang kemudian dicatat berbeda. Semua harus transparan," tegasnya.

Informasi yang beredar di masyarakat menyebutkan bahwa Tim Inspektorat Kabupaten Pasuruan telah melakukan pemeriksaan terhadap Pemerintah Desa Bakalan dalam rangka audit dan monitoring penyelenggaraan pemerintahan desa tahun anggaran 2025.

Seorang warga lainnya menyebut kedatangan Inspektorat merupakan agenda rutin tahunan yang mencakup pemeriksaan administrasi, keuangan, hingga pelaksanaan program desa.

"Kami menyambut baik pemeriksaan dari Inspektorat karena memang pengawasan sangat diperlukan agar penggunaan anggaran desa berjalan transparan dan tepat sasaran," katanya.

Namun demikian, warga mengaku memperoleh informasi adanya temuan selisih anggaran yang tidak hanya terjadi pada tahun 2025, tetapi juga diduga terjadi pada tahun anggaran 2023 dan 2024 dengan nilai yang disebut mencapai ratusan juta rupiah.

"Informasinya memang ada selisih anggaran yang sedang didalami. Bahkan kabarnya kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa pernah dimintai keterangan oleh Inspektorat terkait penyusunan laporan pertanggungjawaban," ungkap sumber tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Bakalan Ahmad Abdulloh maupun pihak Inspektorat Kabupaten Pasuruan belum memberikan keterangan resmi terkait informasi dugaan selisih anggaran tersebut. Upaya konfirmasi yang dilakukan media belum mendapatkan tanggapan.

Sementara itu, warga berharap hasil audit maupun pengawasan yang dilakukan Inspektorat dapat disampaikan secara terbuka kepada masyarakat guna menghindari spekulasi yang berkembang di tengah publik.

Masyarakat juga mendesak agar apabila ditemukan indikasi pelanggaran atau kerugian keuangan negara, maka proses penegakan hukum dilakukan secara transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami hanya ingin kejelasan. Kalau memang tidak ada masalah, sampaikan kepada masyarakat. Tapi kalau ada temuan, harus ditindaklanjuti agar kepercayaan warga terhadap pemerintah desa tetap terjaga," pungkas seorang warga.(Tom)