Pemkab Sidoarjo Perketat Pengawasan Proyek, Bupati Subandi: Jangan Sampai Ada Pekerjaan Molo

Sidoarjo, Radar-Nusa.com

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memperketat pengawasan seluruh proyek pembangunan tahun anggaran 2026. Bupati Sidoarjo, Subandi, menegaskan tidak akan mentolerir keterlambatan pekerjaan maupun proyek yang tidak sesuai spesifikasi karena seluruh pembangunan dibiayai dari uang rakyat dan harus dipertanggungjawabkan secara maksimal.

Penegasan tersebut disampaikan saat Penandatanganan Kontrak Bersama Paket Pekerjaan Konstruksi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2026 yang dihadiri Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kontraktor pelaksana, serta konsultan pengawas, Kamis (18/6/2026).

Menurut Subandi, berbagai persoalan proyek yang pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya harus menjadi bahan evaluasi agar tidak terulang kembali. Ia meminta seluruh pihak yang terlibat bekerja profesional dengan mengedepankan kualitas dan ketepatan waktu.

"Hari ini kita ingin berbenah. Kita koreksi persoalannya sampai di mana. Ke depan kontraktor harus bekerja tepat waktu dan mutunya harus bagus," tegas Subandi.

Ia juga memberikan perhatian khusus kepada para PPK agar tidak hanya menjalankan fungsi administrasi, tetapi aktif melakukan pengawasan di lapangan. Menurutnya, pengawasan yang kuat menjadi bagian penting dari upaya perbaikan tata kelola pembangunan sekaligus tindak lanjut arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mencegah potensi penyimpangan proyek pemerintah.

Subandi menegaskan dirinya tidak ingin lagi melihat proyek yang berujung denda akibat keterlambatan pekerjaan.

"Kalau ada keterlambatan harus segera ditindaklanjuti. Saya tidak suka pekerjaan sampai terkena denda karena molor. Itu menunjukkan ada yang tidak berjalan sebagaimana mestinya," ujarnya.

Selain itu, konsultan pengawas dan perangkat organisasi daerah (OPD) diminta lebih serius mengawal pelaksanaan proyek. Setiap pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi harus segera diberikan catatan dan tindakan korektif.

"Pengawasan harus ketat. Kalau ada pekerjaan yang tidak bagus harus diberikan catatan. Baik buruknya pembangunan Sidoarjo bergantung pada komitmen kita bersama," katanya.

Di sisi lain, Pemkab Sidoarjo juga berupaya memperkuat peran kontraktor lokal dalam pembangunan daerah. Subandi berharap paket pekerjaan yang masih dapat dikerjakan pelaku usaha lokal diprioritaskan untuk kontraktor asal Sidoarjo agar manfaat ekonominya dapat dirasakan masyarakat secara langsung.

"Kita ingin perputaran ekonomi terjadi di Sidoarjo. Jika mampu dikerjakan kontraktor lokal, maka harus menjadi prioritas agar manfaat ekonomi dan pajaknya kembali ke daerah," tambahnya.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Sidoarjo, Moh. Bahrul Amig, melaporkan bahwa pada Tahun Anggaran 2026 terdapat 93 paket tender dengan total pagu anggaran mencapai Rp290,3 miliar. Hingga Batch II, proses tender telah mencakup 70 paket pekerjaan dengan nilai pagu sekitar Rp234,25 miliar.

Dari jumlah tersebut, 25 paket pekerjaan konstruksi senilai sekitar Rp108,5 miliar telah memasuki tahap penandatanganan kontrak. Paket tersebut meliputi 20 proyek di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tiga proyek di Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air, satu proyek di Dinas Kesehatan, serta satu proyek di Badan Kepegawaian Daerah.

Beberapa proyek strategis yang segera dikerjakan antara lain pembangunan RSUD Sedati senilai Rp42,6 miliar, peningkatan Jalan Blurukidul (Lingkar Timur)-Sidoklumpuk sebesar Rp21,65 miliar, peningkatan Jalan Kebonagung-Tambak Kemerakan senilai Rp18,07 miliar, serta peningkatan Jalan Tambakcemandi-Tambakoso sebesar Rp10,96 miliar.

Selain proyek infrastruktur jalan dan kesehatan, Pemkab Sidoarjo juga mengalokasikan anggaran untuk 20 paket rehabilitasi gedung SD dan SMP senilai total Rp14,46 miliar yang tersebar di berbagai wilayah, serta rehabilitasi gedung perkantoran senilai Rp771,84 juta.

Melalui penandatanganan kontrak bersama tersebut, Pemkab Sidoarjo berharap seluruh pemangku kepentingan memiliki komitmen yang sama dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas, transparan, dan selesai tepat waktu.

"Mari bersama-sama membangun Sidoarjo dengan penuh amanah. Uang yang digunakan adalah uang rakyat sehingga harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Jika semua bekerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya, pembangunan akan berjalan lancar dan manfaatnya dirasakan masyarakat," pungkas Subandi.(Tom)